Iklan

Follow on Google+

Terkini Lainnya

Tampilkan postingan dengan label Viral. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Viral. Tampilkan semua postingan

Kamis, 16 Januari 2025

DPN KPPHMRI Dukung Penuh TNI dalam Upaya Pemberantasan Judi Togel di Kota Sorong


Jakarta, 16 Januari 2025 – Dewan Pimpinan Nasional Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (DPN KPPHMRI) menyampaikan dukungan penuh kepada Kodim 1802/Sorong atas keberhasilannya dalam memberantas praktik perjudian togel di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Melalui Divisi Humas, Adv. Nuraeni Hasanah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bukti nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. “Kami mengapresiasi Kodim 1802/Sorong yang telah bertindak cepat dan tegas dalam menanggapi keresahan masyarakat terkait perjudian togel. Upaya ini menunjukkan komitmen yang kuat dari TNI untuk tidak memberi ruang bagi kegiatan yang melanggar hukum dan merusak moral masyarakat,” ujar Adv. Nuraeni Hasanah dalam pernyataan resmi, Kamis (16/1).

Desakan DPN KPPHMRI kepada Polresta Sorong Adv. Nuraeni Hasanah mengungkapkan bahwa sejak 7 Januari 2025, DPN KPPHMRI telah mendesak pihak Polresta Sorong untuk menindaklanjuti aktivitas perjudian togel yang meresahkan masyarakat. Namun, atensi dari pihak Polresta tidak dilaksanakan secara optimal. 

 “Oleh karena itu, langkah yang dilakukan oleh Kodim 1802/Sorong adalah tindakan nyata yang menjaga kedaulatan bangsa sekaligus menunjukkan komitmen tegas dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Sorong,” tegasnya.

 Sinergi TNI dan Aparat Penegak Hukum (APH) Sebagai mitra strategis Aparat Penegak Hukum (APH), yang mencakup Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, TNI telah berkontribusi besar dalam membantu upaya penegakan hukum yang belum terlaksana secara maksimal. 

 “Kami mendukung penuh langkah tegas TNI dalam kasus ini, dan kami berharap sinergi antara TNI dan kepolisian dapat terus diperkuat demi menciptakan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat,” tambah Adv. Nuraeni. Edukasi Hukum untuk Pencegahan DPN KPPHMRI juga menegaskan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat sebagai langkah preventif untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Edukasi ini akan menjadi salah satu fokus utama KPPHMRI dalam mendampingi masyarakat.

 “Pencegahan adalah langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan kejahatan dan menjauhi praktik ilegal seperti perjudian,” jelasnya. 

Komitmen KPPHMRI dalam Penegakan Hukum Sebagai bagian dari elemen hukum nasional, DPN KPPHMRI akan terus berperan aktif dalam memberikan dukungan hukum, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan masyarakat luas. 

 “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kodim 1802/Sorong yang telah bertindak sesuai dengan semangat menjaga kedaulatan bangsa. Keberhasilan ini menjadi teladan bagi semua pihak untuk bertindak cepat dan tegas demi keadilan,” tutup Adv. Nuraeni Hasanah. DPN KPPHMRI berharap langkah ini menjadi pemicu untuk memperbaiki kolaborasi antara TNI dan APH di seluruh wilayah Indonesia, serta menciptakan masyarakat yang lebih aman, tertib, dan bermartabat. (Humas)

Kodim 1802/Sorong Berhasil Gerebek Penjual Togel di Km 10 dan Km 13 Kota Sorong


Realita Pos--Sorong, 16 Januari 2025 – Komandan Unit Intel Kodim 1802/Sorong, Letda Inf Syaiful Haya, berhasil memimpin operasi penggerebekan terhadap dua pelaku penjualan togel ilegal di dua lokasi berbeda, yakni Km 10 dan Km 13 Kota Sorong. Operasi ini dilakukan setelah adanya laporan keresahan masyarakat terkait aktivitas perjudian tersebut.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, buku rekapan, dan alat komunikasi yang digunakan untuk menerima pesanan nomor togel. Kedua pelaku berinisial A dan I kini telah diserahkan ke Polresta Sorong Kota untuk proses hukum lebih lanjut.

Komandan Kodim 1802/Sorong, Letkol Czi Angga Wijaya, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung aparat penegak hukum dalam memberantas segala bentuk perjudian di wilayahnya.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi aktivitas yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Pengawasan akan terus kami tingkatkan sesuai dengan instruksi Presiden untuk memberantas praktik perjudian secara tegas tanpa kompromi,” ujar Letkol Angga Wijaya.

Penggerebekan pertama dilakukan di Km 10, tepatnya di area simpang lima Gunung Jupri. Pelaku berinisial A mengaku telah menjual togel sejak 2020 dengan penghasilan Rp100 ribu per hari. Hal serupa juga diakui oleh pelaku berinisial I di Km 13. Keduanya mengaku bekerja untuk seorang bandar berinisial Hrt, dengan transaksi pembelian togel berkisar antara Rp2.000 hingga Rp50.000.

“Kami juga menginstruksikan Babinsa untuk memastikan wilayah masing-masing bebas dari praktik-praktik seperti ini. Kerjasama dengan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman,” tambahnya.

Letkol Angga Wijaya berharap kondisi di Kota Sorong tetap aman dan kondusif. Ia memastikan pihak Kodim akan terus mendukung aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Papua Barat Daya.

“Permasalahan ini akan kami tindaklanjuti secara tegas. Kami ingin memastikan masyarakat tidak lagi resah dengan adanya aktivitas yang melanggar hukum,” pungkasnya.

Dengan adanya operasi ini, masyarakat diharapkan turut aktif melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan demi menciptakan wilayah yang bebas dari perjudian dan aktivitas ilegal lainnya.


Laporan Yeri Yom


Kamis, 09 Januari 2025

DUALISME KEPEMIMPINAN DPN KPPHMRI: MASING-MASING PRESIDEN MENGKLAIM LEGITIMASI DENGAN DUKUNGAN MAYORITAS


Realita Post – Konflik internal di tubuh Dewan Pimpinan Nasional Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (DPN KPPHMRI) terus memanas. Advokat Sulkipani, yang baru saja terpilih sebagai Presiden KPPHMRI melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta, menyatakan bahwa kepemimpinannya didukung oleh lebih dari 50% suara dari Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) organisasi.

Sulkipani mengungkapkan bahwa pemilihannya sebagai Presiden dalam Munaslub Jakarta adalah hasil dari proses demokratis. "Kami telah mengantongi dukungan dari lebih dari 50% Dewan Pakar dan DPW yang memiliki hak suara. Hal ini mencerminkan bahwa kepemimpinan kami sah dan memiliki legitimasi yang kuat," ujar Sulkipani dalam konferensi persnya.

Menurut Sulkipani, dukungan ini didasarkan pada keresahan banyak anggota terhadap kepemimpinan sebelumnya. "Munaslub Jakarta merupakan jalan terbaik untuk membawa KPPHMRI kembali ke jalur yang profesional, transparan, dan akuntabel," tambahnya.

Sementara itu, Ofi Sasmita, yang juga mengklaim kepemimpinan sah melalui Munaslub Surabaya, menyatakan bahwa tindakan Sulkipani dan pendukungnya bertentangan dengan AD/ART organisasi. "Kepemimpinan saya tetap didukung oleh mayoritas pengurus yang mematuhi aturan organisasi. Proses yang dilakukan di Munaslub Jakarta tidak sesuai mekanisme yang telah disepakati bersama," tegasnya.

Dualisme ini telah menimbulkan keresahan di kalangan anggota dan pengurus wilayah. Beberapa DPW mengaku bingung atas klaim kepemimpinan yang bertentangan. "Kami hanya ingin organisasi ini kembali solid dan fokus pada tujuan utamanya, yaitu melayani masyarakat," ujar salah satu pengurus DPW Sulawesi Tenggara 

Menanggapi konflik yang terjadi di tubuh Dewan Pimpinan Nasional Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (DPN KPPHMRI), Advokat Ronal Efendi, salah satu Dewan Pendiri KPPHMRI, menyerukan pentingnya langkah rekonsiliasi untuk menyelamatkan organisasi dari perpecahan lebih lanjut.

Adv Ronal Efendi menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi dualisme kepemimpinan yang melibatkan Adv. Sulkipani dan Adv. Ofi Sasmita. Menurutnya, konflik ini berpotensi melemahkan fondasi organisasi yang telah dibangun dengan susah payah.

"Sebagai salah satu Dewan Pendiri, saya menyerukan kepada kedua belah pihak untuk menahan diri dan mencari jalan tengah melalui dialog yang konstruktif. KPPHMRI adalah milik bersama, dan misi besar kita adalah memperjuangkan keadilan. Jangan sampai perpecahan ini mengaburkan visi kita," ujar Ronal Efendi.

Adv. Ronal Efendi mengusulkan beberapa langkah konkrit untuk menyelesaikan konflik Ini maka Dewan Pendiri bersama tokoh senior KPPHMRI siap memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak. Forum ini bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan secara kekeluargaan dan profesi, Tambahnya

DPN KPPHMRI adalah organisasi pengacara muda yang memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia. Dengan visi besar dalam memperjuangkan keadilan, organisasi ini telah menjadi salah satu pilar utama kesadaran hukum di Indonesia.

Publik berharap konflik ini segera menemukan solusi sehingga KPPHMRI dapat kembali fokus pada tugas utamanya sebagai lembaga hukum yang profesional dan berintegritas.

Laporan: Yoyo

Senin, 06 Januari 2025

Praktik Judi Togel "Hartono" dan "Agus Cs" Marak di Sorong, DPN AWMORI Desak Kapolda dan Kapolresta Bertindak atau Kehilangan Kepercayaan

  

Realitaspost -Sorong, Papua Barat Daya – Praktik perjudian togel yang diduga dikelola oleh Hartono dan jaringan yang dipimpin oleh Agus Cs kembali marak di wilayah Sorong. Masyarakat setempat mengungkapkan keresahan terhadap aktivitas ilegal ini yang semakin terang-terangan beroperasi, bahkan diduga melibatkan jaringan luas yang sulit disentuh hukum.

Menanggapi situasi ini, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Wartawan dan Media Online Republik Indonesia (DPN AWMORI) angkat bicara. Sekretaris Jenderal DPN AWMORI Sulkipani menyatakan bahwa praktik judi togel yang dikelola oleh Hartono dan Agus Cs tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap generasi muda.

“DPN AWMORI mengutuk keras pembiaran terhadap perjudian ini. Kami mendesak Kapolresta Sorong dan Kapolda Papua Barat Daya untuk tidak menutup mata. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap aktor-aktor utama yang diduga mengendalikan operasi ini, seperti Hartono dan Agus Cs,” tegas Sekretaris Jenderal DPN AWMORI Sulkipani dalam pernyataannya, Selasa (8/1).

Lebih lanjut, AWMORI menilai lemahnya penegakan hukum terkait perjudian di wilayah Papua Barat Daya memberikan ruang kepada pelaku untuk terus melancarkan bisnis ilegal tersebut. Masyarakat Sorong pun semakin skeptis terhadap komitmen aparat dalam memberantas perjudian yang sudah menjadi momok bertahun-tahun.

“Kami meminta aparat untuk segera mengambil langkah konkret. Tidak hanya menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga menyasar otak di balik aktivitas ini, termasuk Hartono dan Agus Cs. Jangan biarkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terkikis,” tambahnya.

AWMORI mengingatkan bahwa dampak dari praktik perjudian tidak hanya merugikan ekonomi keluarga, tetapi juga membuka peluang terjadinya tindak pidana lain, seperti pemerasan dan kriminalitas akibat utang yang tidak terbayar.

Saat awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolresta Sorong melalui aplikasi WhatsApp terkait isu perjudian togel yang kembali beroperasi, hingga berita ini tayang, belum ada balasan atau tanggapan dari kedua pejabat tersebut. Hal ini semakin menambah kekhawatiran masyarakat terhadap keseriusan aparat dalam menangani permasalahan ini.

Sebagai bentuk dukungan, AWMORI menyatakan akan terus mengawal kasus ini dengan melibatkan elemen masyarakat sipil, media, dan lembaga penegak hukum lainnya. Organisasi ini juga tidak segan untuk melaporkan langsung kepada Kapolri jika ditemukan adanya dugaan pembiaran atau keterlibatan oknum aparat dalam praktik perjudian ini.

“Kapolresta Sorong dan Kapolda Papua Barat Daya harus menjadikan kasus ini sebagai prioritas. Pembiaran hanya akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat dan citra institusi penegak hukum,” ujar Sekretaris Jenderal DPN AWMORI Sulkipani mengakhiri pernyataannya.

Masyarakat Sorong berharap agar seruan ini menjadi sinyal kuat bagi aparat untuk bertindak tegas, membuktikan bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga ke atas.

Redaksi


Selasa, 24 Desember 2024

Tim Gabungan TNI-Polri Melumpuhkan Anggota TPNPB Kodap IV Sorong Raya dalam Operasi Penangkapan


aaa.com – Dalam operasi penegakan hukum di wilayah Sorong Raya, Tim Gabungan TNI-Polri berhasil melumpuhkan seorang anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap IV Sorong Raya, Batalion Moskona, pada Senin (20/12). Anggota TPNPB tersebut dilaporkan tewas setelah melakukan perlawanan bersenjata saat proses penangkapan.

Salah Satu Tim Gabungan TNI-Polri menjelaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata tersebut. "Saat akan diamankan, pelaku melawan dengan senjata sehingga tim kami terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur," ungkapnya

Operasi ini diklaim telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan tujuan melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata. Aparat juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.

Pasca-operasi, situasi di wilayah Sorong Raya dilaporkan kondusif. Aparat keamanan tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aksi balasan dari kelompok bersenjata lainnya. "Kami memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan tenteram," tambahnya.

Operasi ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan perdamaian dan meningkatkan rasa aman di Papua. Aparat keamanan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan mendukung upaya penegakan hukum demi terciptanya stabilitas di wilayah tersebut.(Pewarta : Mikael)

Senin, 23 Desember 2024

(TPNPB-OPM) Kodap IV Sorong Raya, hilang setelah terjadi baku tembak dengan personil TNI-Polri


aaa.com- Marthen Aikingging seorang anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap IV Sorong Raya, hilang setelah terjadi baku tembak dengan personil TNI-Polri, pada Jumat (20/12/2024) sekitar pukul 20.00 WIT.

Hal ini diungkapkan Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom dalam keterangan persnya, Jumat (20/12) malam.

Sebby mengungkapkan sebelum penyerangan ke wilayah operasi TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya, militer Indonesia melakukan penyisiran dari Kampung Meyah menuju ke Distrik Moskona Barat.

"Pada saat bersamaan Mayor Matrhen Aikingging selaku Komandan Batalion Moskona sedang melakukan patroli dan akhirnya terjadi baku tembak antara kedua belah pihak di rawa-rawa tepat dalam hutan sagu," ujar Sebby.

Menurutnya, rentetan tembakan yang berlangsung kurang lebih satu jam terdengar jelas dari Markas TPNPB Batalion Moskona.

Saat terjadi aksi baku tembak Mayor Marthen Aikingging memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan balasan.

Dalam serangan balasan tersebut ujar Sebby, tidak ada korban jiwa dari pihak TPNPB Kodap IV Sorong Raya, Batalion Moskona.

"Namun Mayor Marthen Aikingging belum diketahui keberadaannya hingga sekarang. Baku tembak mengakibatkan sejumlah warga sipil melarikan diri ke hutan di Distrik Moskona," jelas Sebby.


Rilis

Minggu, 22 Desember 2024

Media cyber sebagai pembentuk opini publik di era digital: DPN AWMORI gelar dialog akhir tahun 2024



aaa.com--Jakarta, 22 Desember 2024 – Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Wartawan Media Online Republik Indonesia (DPN AWMORI) mengumumkan akan menyelenggarakan Dialog Akhir Tahun 2024 dengan tema "Media Cyber dan Pembentukan Opini Publik di Era Digital". Acara ini akan digelar pada [tanggal] di Centennial Tower, Lantai 15, Kav 24-25, Jakarta Selatan, menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka dari berbagai latar belakang.

Narasumber Dialog ini akan menghadirkan tokoh-tokoh penting sebagai narasumber, di antaranya:

  1. Najwa Shihab – Praktisi Jurnalis terkemuka di Indonesia.
  2. Ofi Sasmita – CEO Pranaja Media dan Ketua Umum AWMORI.
  3. Meutya Vidia Hafid – Menteri Komunikasi dan Digital RI.
  4.  Yadi Hendriana – Perwakilan dari Dewan Pers Indonesia.
  5. Arishaf Firon – Ahli Literasi Media.
  6. Yusril Ihza Mahendra – Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Politik (Menko H2IP) RI.

Serta Beberapa kalangan akademisi dan praktisi media lainnya.

Acara ini akan dihadiri oleh sekitar 250 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti insan pers, masyarakat umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, dan Aparat Penegak Hukum (APH). Selain itu, kegiatan ini juga akan diliput langsung oleh ratusan media online serta disiarkan secara live melalui berbagai stasiun TV dan radio nasional.

Ketua Umum DPN AWMORI, Ofi Sasmita, menyampaikan bahwa acara ini bertujuan menghasilkan rekomendasi konkret bagi penguatan literasi media dan profesionalisme jurnalistik di Indonesia.

"Dialog ini adalah ruang penting untuk mendiskusikan peran media cyber dalam membentuk opini publik secara positif, di tengah tantangan hoaks, clickbait, dan rendahnya literasi digital masyarakat," ujar Ofi Sasmita.

Kegiatan ini juga didukung oleh media nasional seperti Kompas.com, Detik.com, Metro TV, serta platform digital seperti YouTube dan Instagram Live, sehingga masyarakat luas dapat turut menyaksikan jalannya acara.

Sebagai bagian dari program kerja tahunan AWMORI, Dialog Akhir Tahun ini diharapkan dapat memperkuat peran media sebagai pilar keempat demokrasi yang bertanggung jawab dan terpercaya. Dengan kehadiran narasumber terkemuka dan peserta dari berbagai kalangan, acara ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru bagi seluruh pemangku kepentingan di dunia media.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai acara ini, silakan hubungi: 0856 5481 1283 Email: dpnawmori@gmail.com website : dpnawmori.my.id


Sumber: Humas DPN AWMORI



AWMORI Gelar Dialog Akhir Tahun 2024: Mengupas Peran Media Cyber dalam Era Digital



Jakarta, 22 Desember 2024 – Dalam upaya meningkatkan literasi media dan memperkuat profesionalisme di kalangan jurnalis, Asosiasi Wartawan Media Online Republik Indonesia (AWMORI) akan menyelenggarakan Dialog Akhir Tahun 2024. Acara ini berlangsung pada 28 Desember 2024 di Gedung Centtenial Tower Jakarta Selatan, dengan tema besar "Media Cyber dan Pembentukan Opini Publik di Era Digital".

Dialog ini akan menghadirkan narasumber terkemuka dari berbagai latar belakang, termasuk pengamat media, aktivis literasi digital, praktisi media, dan perwakilan pemerintah.

Ketua Umum DPN AWMORI, Ofi Sasmita menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menggali peran media cyber dalam membentuk opini publik, terutama di tengah tantangan digitalisasi.

"Media online memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Namun, kita juga menghadapi tantangan besar, seperti hoaks, kurangnya literasi digital, dan penyalahgunaan informasi. Dialog ini diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret untuk menghadapi tantangan tersebut," ujar Ofi Sasmita

Acara ini akan dihadiri oleh 250 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk wartawan, praktisi media, akademisi, aktivis literasi digital, dan masyarakat umum. Para peserta berdiskusi aktif tentang isu-isu penting, seperti standar etik jurnalistik, peran media dalam pengambilan keputusan publik, dan dampak media cyber terhadap stabilitas sosial.

Kegiatan ini didukung  pula oleh berbagai media partner, seperti Kompas.com, Detik.com, Metro TV, serta platform digital seperti YouTube dan Instagram. Selain itu, beberapa lembaga dan perusahaan turut memberikan dukungan sebagai sponsor untuk keberlangsungan acara ini.

Sebagai wujud apresiasi, AWMORI memberikan penghargaan kepada para narasumber dan sponsor atas kontribusi mereka dalam mendukung literasi media dan profesionalisme di era digital.

Dengan akan terselenggaranya Dialog Akhir Tahun 2024, AWMORI berharap dapat terus mendorong peran media online sebagai pilar keempat demokrasi yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat luas.


Disusun oleh Tim Humas AWMORI


Jumat, 20 Desember 2024

Oknum Wartawan Inisial NK Diduga Gelapkan Uang Iklan, Redaksi Akan Tempuh Jalur Hukum



aaa.com--Jakarta– Dunia jurnalistik kembali tercoreng dengan tindakan tidak bertanggung jawab. Seorang oknum wartawan berinisial NK diduga telah membawa kabur uang hasil iklan yang dipercayakan oleh klien kepada redaksi Tribun News

Kejadian ini bermula ketika klien mempercayakan pemasangan iklan melalui redaksi Tribun News . Namun, uang yang telah diserahkan kepada NK tidak disetorkan ke pihak redaksi, dan iklan pun dipublikasikan sebagaimana mestinya, 

“Kami sangat menyayangkan tindakan tidak bertanggung jawab ini. Sebagai institusi media yang menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas, tindakan oknum ini sangat mencoreng nama baik kami,” ujar Adv Sulkipani yang Merupakan Seorang Advokat Dan Pimpinan organiasi Advokat Indonesia

Kami Akan Memberikan Waktu 1x24 Jam Kepada yang Bersangkutan Untuk Menyerahkan Yang Tersebut Kepada Redaksi,Sebelum Pihak redaksi akan mengambil langkah tegas dengan mengumpulkan berbagai bukti, seperti dokumen pembayaran dari klien dan komunikasi terkait, untuk melaporkan kasus ini kepada kepolisian. ujarnya Di kantor Redaksi Tribun News

“Kami tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan klien dan perusahaan. Proses hukum akan kami tempuh demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memberikan efek jera kepada yang bersangkutan,” tambahnya.

Saat ini, redaksi juga tengah berkoordinasi dengan klien yang dirugikan untuk memastikan bahwa kasus ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwajib.

“Kami mengimbau kepada semua pihak untuk tetap tenang dan mempercayakan proses penyelesaian ini kepada jalur hukum. Integritas jurnalistik harus terus kita jaga,” tutupnya.

Sekedar Diketahui Oknum Wartawan NK Bertugas di Wilayah Papua Barat Daya,Dan Meminta Kepada Para Manajemen Redaksi Media Lain Agar Oknum Wartawan NK tidak diberikan Tempat lagi sebagai Wartawan dimanapun


Redaksi



Kamis, 19 Desember 2024

dugaan adanya hubungan keluarga antara Majelis Hakim dan Penuntut Umum, DPN KPPHMRI Ambil Tindakan Tegas


aaa.com--Jakarta, – Dewan Pimpinan Nasional Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (DPN KPPHMRI) secara resmi mengajukan laporan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait dugaan adanya hubungan keluarga antara Majelis Hakim dan Penuntut Umum dalam persidangan perkara 7/Pid.Sus/2024/PN Mll di Pengadilan Negeri Malili

Presiden DPN KPPHMRI, Ofi Sasmita, menyatakan bahwa laporan ini diajukan sebagai bentuk komitmen organisasi dalam menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas proses peradilan di Indonesia.

> "Kami menemukan indikasi kuat bahwa Majelis Hakim dan Penuntut Umum dalam kasus ini memiliki hubungan keluarga. Dugaan ini tentunya melanggar prinsip imparsialitas yang menjadi fondasi utama dalam sistem peradilan yang adil dan transparan," ujar  dalam konferensi pers di Jakarta.

Indikasi dan Laporan Resmi

Dalam laporan tersebut, DPN KPPHMRI menguraikan bahwa dugaan hubungan keluarga ini berpotensi mencederai asas independensi peradilan dan melanggar sejumlah aturan, termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim dan Jaksa.

Laporan resmi juga telah didaftarkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi: D94VL20240828OQ. Laporan ini diharapkan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

Klarifikasi Alamat Kios Surat

Terkait proses persuratan, DPN KPPHMRI memberikan klarifikasi bahwa alamat yang dicantumkan dalam Kios Surat DPN KPPHMRI adalah kediaman pribadi terdakwa. Hal ini dilakukan demi mempermudah proses administrasi dan pengiriman dokumen selama kasus ini berlangsung.

Namun, secara resmi, alamat kantor pusat DPN KPPHMRI berada di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan.

> "Penggunaan alamat ini adalah langkah praktis untuk memastikan kelancaran komunikasi terkait perkara ini, tanpa mengurangi keabsahan dan profesionalitas laporan kami," jelas Vice Presiden DPN KPPHMRI.

DPN KPPHMRI meminta Bawas MA untuk segera melakukan investigasi mendalam terkait dugaan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara objektif dan adil.

Sebagai organisasi yang berperan aktif dalam mengawal penegakan hukum di Indonesia, DPN KPPHMRI menegaskan bahwa tindakan ini bukan hanya untuk kepentingan satu kasus, tetapi juga sebagai upaya menjaga integritas dan transparansi lembaga peradilan.

> "Kami akan terus mengawal laporan ini hingga tuntas. Harapan kami, langkah ini dapat menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperkuat integritas lembaga peradilan," tambah Adv Sulkipani

Ajakan kepada Publik dan Media Online

DPN KPPHMRI juga mengajak masyarakat dan awak media untuk aktif mengawasi proses hukum di Indonesia dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran etik oleh aparat penegak hukum.

Laporan ini diharapkan menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen penegak hukum akan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Sekretariat DPN KPPHMRI

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan Email: dpnkpphmri@gmail.com Website : dpnkpphmri.my.id

Rilis


Kamis, 28 November 2024

LSMI, Mengenai Penggunaan Metode Scrapping dalam Pilkada 2024 Jeneponto



aaa.com-Jeneponto, 28 November 2024 – Baru-baru ini, beredar informasi yang menyebutkan bahwa pasangan calon nomor urut 2, PASMI, telah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Jeneponto berdasarkan data yang diambil melalui metode scrapping. Namun, penting untuk menegaskan bahwa data yang diperoleh melalui metode scrapping tidak selalu mencerminkan hasil yang sah dan valid, melainkan hanya berupa gambaran sementara yang dapat dipengaruhi oleh cara pengolahan dan pengambilan data.

Metode scrapping merupakan teknik dalam dunia teknologi informasi yang digunakan untuk mengekstraksi data secara otomatis dari sumber-sumber tertentu di internet, seperti situs web. Meskipun scrapping dapat mengumpulkan data dengan cepat, hasil yang diperoleh tidak dapat dijadikan sebagai hasil akhir yang sah, karena proses ini tergantung pada struktur dan desain situs yang dapat berubah kapan saja, serta algoritma yang digunakan oleh pembuat program.

Sebagai contoh, scrapping dapat mengambil data hasil suara sementara dari situs web yang menampilkan informasi tersebut. Namun, jika struktur halaman tersebut berubah atau data yang ditampilkan belum diperbarui, hasil yang diambil dapat menjadi tidak akurat. Selain itu, scrapping tidak memverifikasi keabsahan data yang diperoleh, yang berarti hasilnya hanya mencerminkan informasi yang belum melalui proses penghitungan suara yang sah dan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).



Metode ini sangat bergantung pada pemrograman yang dibuat oleh pihak yang menggunakannya. Sebagai contoh, jika situs web yang digunakan untuk scrapping menampilkan data yang belum melalui verifikasi resmi, maka hasil yang ditampilkan juga bisa salah. Data yang ditampilkan melalui scrapping dapat mencerminkan sementara atau data yang tertunda, yang jauh dari hasil akhir yang sah.

Dalam penjelasannya, Arif Widodo, Direktur LSMI, menyatakan bahwa tim IT LSMI juga melakukan teknik yang sama dan menemukan perbedaan dalam data yang diperoleh. "Saat tim IT LSMI melakukan scrapping, kami mendapati adanya perbedaan data yang cukup signifikan, dan kami langsung melakukan akses ke pemilik website tersebut (@razanfawwaz) untuk mendapatkan klarifikasi. Menurut jawaban dari @razanfawwaz, data yang ada pada repositori kami dicatat saat KPU masih menampilkan angka untuk setiap pasangan calon. Namun, sekitar pukul 10.45-11.00 pagi tadi, data angka tersebut sudah dimatikan, sehingga hasil yang kami ambil pada pukul 10.15 menjadi data terakhir yang tersedia," ujar Arif Widodo.


Arif juga menambahkan bahwa selama pengolahan data menggunakan metode scrapping, banyak log yang diperoleh menunjukkan adanya perbaikan dalam pengambilan dan penyajian data. "Dari data yang kami dapatkan, terlihat adanya beberapa perbaikan dalam tampilan data yang semula bisa diakses, namun sejak sekitar jam 10:45 pagi, akses ke data suara per-paslon sudah dimatikan, yang menyebabkan visualisasi data menjadi terhenti dan mengandalkan data terakhir yang berhasil kami ambil," ungkap Arif.

Arif menegaskan bahwa hasil ini masih sangat tentatif dan belum dapat dijadikan acuan resmi. "Meskipun kami menggunakan metode yang sama untuk mengakses data, hasil yang kami tampilkan tetap mengandung banyak ketidakpastian dan perlu verifikasi lebih lanjut dari pihak KPU," tambahnya.


Sumber: LSMI Press Release, .



Tim IT PMD :Peringatan Terhadap Data Hasil Pilkada Jeneponto 2024 Dari Metode Scraping, Ini Risiko Yang Mungkin Terjadi


aaa.com--Jakarta, 28 November 2024 – Publikasi hasil Pilkada Jeneponto 2024 melalui situs data-pemilu.pages.dev menempatkan pasangan Paris-Islam di posisi unggul. Namun, data yang dihasilkan menggunakan metode scraping ini menuai kritik karena validitas dan transparansinya diragukan.

Adjie Pangestu, Ketua Tim IT Pranaja Media Group, menjelaskan bahwa scraping adalah teknik otomatis untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber digital. Meski dapat memberikan gambaran awal, hasilnya bergantung sepenuhnya pada proses pengumpulan data yang dilakukan pembuatnya.

> “Scraping dapat dimanipulasi untuk menghasilkan data yang bias sesuai kepentingan tertentu. Tanpa transparansi, hasil ini berisiko memicu misinformasi dan tidak mencerminkan realitas,” jelas Adjie.

Adjie juga menegaskan bahwa hasil Pilkada yang sah dan kredibel hanya dapat dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data dari scraping tidak memiliki legitimasi hukum dan hanya menjadi alat bantu informasi awal yang belum terverifikasi.

> “Masyarakat harus berhati-hati menerima informasi yang belum dikonfirmasi oleh KPU. Data resmi dari KPU adalah satu-satunya acuan yang dapat diakui secara hukum,” tegasnya.

Di tengah situasi pasca-pemilu, Pelaksana Tugas Presiden Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI), Sulkipani, mengapresiasi masyarakat yang tetap menjaga suasana kondusif selama proses penghitungan suara.

> “Kami berharap semua pihak untuk bersabar menunggu hasil resmi dari KPU dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum diverifikasi. Pilkada ini harus menjadi momentum memperkuat persatuan masyarakat Jeneponto,” ujarnya.

Hasil Pilkada Jeneponto 2024 melalui scraping dapat menjadi bahan diskusi, tetapi masyarakat diingatkan untuk tetap mengacu pada pengumuman resmi KPU. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan terhadap proses demokrasi dan menghindari potensi konflik akibat misinformasi.

Redaksi

Rabu, 27 November 2024

Hasil Quick Count, Sarif-Qalby Unggul di Pilkada Jeneponto



aaa, JENEPONTO – Hasil Quick Count dalam Pilkada Jeneponto menunjukkan bahwa pasangan calon (Paslon) nomor 3, H. Muhammad Sarif dan Moch. Noer Alim Qalby, unggul dengan perolehan suara sebesar 42,15 persen.

Mereka diikuti oleh Paslon nomor 2, Paris Yasir dan Islam Iskandar, yang meraih 41,38 persen suara. Sementara itu, Paslon nomor 4, Syamsuddin Karlos dan Syafruddin Nurdin, mendapatkan 12,16 persen, dan Paslon nomor 1, Effendi Al Qadri dan Andri Suryana Arief Bulu, hanya memperoleh 4,31 persen suara.

Hasil Quick Count ini disampaikan oleh lembaga Script Survei Indonesia (SSI) melalui situs resmi mereka, dengan data yang masuk mencapai 100 persen hingga pukul 22.30 Wita pada Rabu, 27 November 2024.

Cabup Muhammad Sarif mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil tersebut, menyebut kemenangan ini sebagai kemenangan masyarakat Butta Turatea.

Ia juga mengharapkan semua pihak dapat menunggu hasil perhitungan berjenjang yang akan dilakukan oleh KPU Jeneponto.

Kemeriahan di Rumah Pemenangan Paslon Sarif-Qalby menjadi sorotan setelah hasil quick count menunjukkan keunggulan mereka di Pilkada Jeneponto. Para pendukung dan relawan berkumpul untuk merayakan momen bersejarah ini, dengan suasana penuh kegembiraan dan harapan.

Di tengah perayaan, terlihat bendera dan atribut kampanye yang menghiasi area tersebut, sementara musik dan sorakan para pendukung menambah semarak suasana.

Para juru bicara dari tim pemenangan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pemilih yang telah memberikan dukungan, serta mendoakan agar proses selanjutnya berjalan lancar hingga penetapan hasil resmi.

Perayaan ini bukan hanya sebagai bentuk ucapan syukur, tetapi juga sebagai momentum untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan setelah penetapan hasil resmi.

Tim Sarif-Qalby berkomitmen untuk menjalankan amanah rakyat jika terpilih dan berupaya untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat Jeneponto.


Red


Selasa, 26 November 2024

Persiapan Pengamanan di Paniai Menjelang Hari Krusial di Papua Pengunungan



aaa.com-Paniai, – Pemeriksaan kesiapan pasukan pengamanan untuk menjaga stabilitas di wilayah Paniai dilakukan di pelataran Polres Paniai, Provinsi Papua Pegunungan. Langkah ini dipimpin langsung oleh Staf Khusus Menteri  HAM RI, Ofi Sasmita, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan keamanan wilayah tetap terkendali menjelang hari-hari krusial di Papua Pegunungan.

Dalam kunjungannya, Ofi Sasmita menekankan pentingnya koordinasi dan kesiapan yang matang, terutama dalam menghadapi potensi gangguan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. "Kesiapan pasukan di lapangan adalah kunci utama dalam menjaga kedamaian. Namun, kita tidak boleh melupakan pendekatan humanis yang mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia," ujar Ofi Sasmita di hadapan para personel.

Pemeriksaan ini mencakup evaluasi terhadap perlengkapan pasukan, mekanisme komunikasi antarinstansi, serta prosedur penanganan situasi darurat. Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh langkah pengamanan dilakukan dengan tetap menghormati kearifan lokal dan hak-hak dasar masyarakat Papua Pegunungan.

Setelah melakukan pemeriksaan di Paniai, Ofi Sasmita melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi wilayah lain sebagai bagian dari agenda resmi. Namun, dalam perjalanan tersebut, rombongan yang membawa Staf Khusus Menteri mengalami hadangan oleh kelompok bersenjata yang diduga dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Insiden ini diwarnai dengan serangan berupa rentetan tembakan ke arah rombongan. Jumat, 22/11/24

Tim pengawalan yang mendampingi Ofi Sasmita segera merespons serangan tersebut dengan melakukan perlawanan untuk melindungi rombongan. Dalam baku tembak yang berlangsung selama beberapa menit, aparat pengamanan berhasil melumpuhkan sebagian pelaku dan mengamankan area sekitar. Tidak ada korban jiwa dari pihak rombongan Staf Khusus Menteri HAM RI, sementara beberapa anggota kelompok bersenjata dilaporkan mengalami luka-luka dan ditahan untuk proses lebih lanjut.



Kejadian ini segera dilaporkan kepada Menteri  HAM RI. Menteri meminta agar Ofi Sasmita segera kembali ke Jakarta untuk memberikan laporan langsung kepada Presiden terkait insiden yang terjadi. Langkah ini diambil sebagai bentuk koordinasi tingkat tinggi guna mengevaluasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan menentukan langkah strategis berikutnya untuk menjaga stabilitas serta memastikan keselamatan para pejabat yang bertugas di daerah tersebut.

Ofi Sasmita menyampaikan rasa syukur atas keselamatannya dan menegaskan bahwa insiden ini tidak akan menghalangi upaya pemerintah dalam membangun Papua Pegununungan yang damai, adil, dan sejahtera Serta menegaskan bahwa pendekatan damai dan dialog tetap menjadi prioritas dalam menangani permasalahan di Papua Pegunungan



“Meskipun ada tantangan berat, kami tetap berdiri untuk Papua. Kami akan terus bekerja dengan pendekatan damai dan memastikan keamanan serta hak-hak masyarakat tetap terlindungi,” ujar Ofi Sasmita.

Masyarakat setempat diimbau untuk tetap tenang dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kedamaian. Aparat keamanan terus meningkatkan patroli di wilayah rawan untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang.


Sumber: Humas HAM RI


Kamis, 21 November 2024

KPPHMRI Minta Menteri HAM RI Berikan Arahan ke Penyidik Polri untuk Hentikan Penekanan Terhadap Tersangka

aaa.com--Jakarta, 21 November 2024 – Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI) mengajukan permintaan kepada Natalius Pigai, sebagai tokoh penting dalam perjuangan hak asasi manusia, untuk memberikan arahan kepada penyidik Polri agar tidak ada lagi penekanan terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Permintaan ini disampaikan setelah adanya laporan mengenai praktik-praktik yang bertentangan dengan standar hukum dan hak asasi manusia, di mana beberapa penyidik dikabarkan melakukan tindakan yang menekan tersangka untuk memberikan pengakuan.


KPPHMRI menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tanpa paksaan dalam proses hukum. Penekanan, ancaman, atau bentuk tekanan lainnya yang dilakukan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk melindungi warganya.


Dalam rilis pers ini, Pelaksana Harian (PLH) Presiden KPPHMRI, Sulkipani, menyatakan dukungannya terhadap upaya Polri dalam memberantas kejahatan, namun penanganan perkara harus dilakukan dengan tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak tersangka. KPPHMRI juga mengingatkan bahwa tindakan penyidik yang melanggar hukum dapat merusak citra lembaga penegak hukum itu sendiri, yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.


"Kami mengajak semua pihak untuk mendukung langkah-langkah untuk memastikan agar sistem peradilan di Indonesia berjalan secara adil dan sesuai dengan norma-norma hukum internasional yang mengutamakan hak asasi manusia. Kami berharap Natalius Pigai memberikan arahan tegas kepada Polri agar penyidik tidak melakukan tindakan yang menekan tersangka," ujar Sulkipani.


KPPHMRI berharap bahwa langkah ini akan menjadi titik awal untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa hak-hak setiap individu, termasuk tersangka, dihormati dan dilindungi.


Kontak Media:

Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI)

Email: info@kpphmri.org

Telepon: +62 21 555 1234


Minggu, 17 November 2024

KPPHMRI Membuka Pendaftaran Anggota Baru: Kesempatan Menjadi Advokat Profesional


aaa.com-Jakarta, 17 November 2024 – Dewan Pimpinan Nasional Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI) resmi membuka pendaftaran bagi calon advokat baru. Di bawah kepemimpinan Presiden DPN KPPHMRI, Ofi Sasmita, KPPHMRI berkomitmen untuk memperkuat barisan advokat muda Indonesia yang profesional, berintegritas, dan siap memperjuangkan keadilan di seluruh pelosok Tanah Air.

Dengan visi membentuk advokat yang memiliki jiwa sosial tinggi dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, KPPHMRI kini membuka kesempatan bagi para lulusan hukum untuk menjadi bagian dari organisasi yang dinamis ini. Presiden DPN, Ofi Sasmita, menekankan pentingnya regenerasi di bidang hukum untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

“Kami sangat antusias menyambut para calon advokat yang ingin berkontribusi nyata dalam membela hak-hak rakyat dan memperjuangkan keadilan. KPPHMRI adalah tempat yang tepat bagi mereka yang memiliki dedikasi tinggi dalam profesi hukum,” ujar Ofi Sasmita. “Kami mengajak Anda untuk bergabung dan bersama-sama menciptakan perubahan positif dalam penegakan hukum di Indonesia.”

Dengan menjadi anggota KPPHMRI, para advokat muda akan memperoleh berbagai manfaat, seperti pelatihan hukum berkelanjutan, kesempatan berjejaring dengan pakar hukum, serta akses ke seminar dan lokakarya yang relevan dengan kebutuhan dunia hukum masa kini. KPPHMRI juga aktif dalam advokasi sosial, memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung keadilan sosial di Indonesia.

Tentang KPPHMRI: Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI) merupakan organisasi advokat terkemuka yang fokus pada pengembangan profesionalisme advokat muda di Indonesia. Di bawah pimpinan Ofi Sasmita, KPPHMRI terus berinovasi dalam memperluas jangkauan program pelatihan dan pemberdayaan, guna menciptakan generasi pengacara yang kompeten, berintegritas, dan beretika tinggi.

Jadilah bagian dari perubahan di dunia hukum Indonesia! Daftarkan diri Anda sekarang dan bergabunglah bersama kami di KPPHMRI.

Artikel Ini Telah Tayang, https://dpnkpphmri.my.id/2024/11/17/kpphmri-membuka-pendaftaran-anggota-baru-kesempatan-menjadi-advokat-profesional/

(Selesai)



Kamis, 14 November 2024

KPPHMRI Resmi Melaporkan Kegiatan Perjudian Togel di Kota Sorong, Papua Barat Daya, ke Mabes Polri: Warning Keras bagi Oknum Aparat yang Terlibat





aaa.com--Sorong, Papua Barat Daya, 14 November 2024 - Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI) telah secara resmi melaporkan aktivitas perjudian togel yang marak terjadi di Kota Sorong ke Mabes Polri. Langkah ini diambil sebagai komitmen tegas KPPHMRI dalam memberantas berbagai bentuk tindak pidana yang mengancam ketertiban masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.

Vice President KPPHMRI, Sulkipani, dalam pernyataan resminya, menyampaikan bahwa laporan ini bertujuan tidak hanya untuk mengungkap jaringan perjudian, tetapi juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang diduga melindungi aktivitas ilegal tersebut.

> “Kami, KPPHMRI, tidak akan berdiam diri melihat pelanggaran hukum yang merusak masyarakat. Lebih serius lagi, jika terbukti ada oknum aparat yang terlibat, kami tidak akan segan-segan mendorong penindakan hukum yang tegas dan transparan. Tidak ada ruang untuk pelanggar hukum, terutama mereka yang seharusnya menegakkan hukum,” tegas Sulkipani.

KPPHMRI mendesak Mabes Polri agar segera melakukan investigasi menyeluruh atas laporan yang diajukan. Selain itu, KPPHMRI berkomitmen untuk mengerahkan jaringan advokat muda dan paralegal di seluruh Indonesia guna memastikan kasus ini diusut tuntas dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

> “Kami ingin memastikan Kota Sorong dan wilayah Papua Barat Daya terbebas dari segala bentuk kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat. Kami juga mendorong masyarakat untuk berani melaporkan jika mengetahui adanya praktik perjudian atau indikasi keterlibatan oknum tertentu,” lanjut Sulkipani.

Sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat, KPPHMRI membuka saluran pengaduan bagi siapa saja yang memiliki informasi terkait kasus ini. Identitas para pelapor akan dijaga dengan ketat demi keamanan dan keselamatan mereka.


Bersambung 

Berita Ini Tayang dan Dibagikan Sebagai Baket Breakingnews Dari Organisasi Wartawan AWMORI Indonesia (Liputan Khusus YY) 


Selasa, 12 November 2024

KPPHMRI Segera Buka PKPA dan UKDPA, Siapkan Advokat Muda Berkualitas

aaa.com Jakarta, 12 November 2024 – Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI) kembali menunjukkan komitmennya dalam memajukan profesi hukum di Indonesia dengan membuka pendaftaran untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Kompetensi Dasar Profesi Advokat (UKDPA). Program ini ditujukan untuk mempersiapkan calon advokat yang berintegritas dan profesional dalam menghadapi tantangan dunia hukum yang semakin kompleks.

PKPA dan UKDPA akan dimulai pada bulan Desember 2024 dan terbuka untuk lulusan Sarjana Hukum (S.H.) yang ingin mendapatkan lisensi sebagai advokat. Melalui materi komprehensif dan pelatihan intensif, peserta akan dibekali dengan keterampilan praktis, termasuk litigasi, hukum perdata, pidana, tata usaha negara, dan etika profesi.

Kadiv Pendidikan dan Pelatihan DPN KPPHMRI, Adv. Dwi Hartono Setiawan, menegaskan, “KPPHMRI berkomitmen untuk mencetak advokat muda yang kompeten dan siap berkontribusi pada penegakan hukum di Indonesia. Melalui program PKPA dan UKDPA ini, kami berharap dapat menghasilkan generasi advokat yang tidak hanya menguasai teori hukum, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan etika yang tinggi.”

Rincian Kegiatan:

  • Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA): Pembekalan teori dan praktik hukum
  • Ujian Kompetensi Dasar Profesi Advokat (UKDPA): Evaluasi kemampuan hukum peserta setelah mengikuti PKPA.

Lokasi: Kantor Pusat KPPHMRI di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya.

  • Jadwal Pendaftaran: 15 November - 5 Desember 2024.
  • Pelaksanaan PKPA: Dimulai pada 10 Desember 2024.

Keunggulan Program:

  •  Pembicara Terbaik: Materi disampaikan oleh advokat senior dan akademisi berpengalaman.
  • Pendekatan Praktis: Fokus pada aplikasi nyata di pengadilan dan praktik hukum sehari-hari. 
  • Networking Profesional: Kesempatan membangun jaringan dengan advokat dan profesional hukum lainnya.

Cara Pendaftaran Calon peserta dapat mendaftar melalui website resmi KPPHMRI atau menghubungi kontak berikut:

  • Website: https://dpnkpphmri.my.id/
  • Email: info@kpphmri.my.id/dpnkpphmri@gmail.com

Dengan dibukanya program PKPA dan UKDPA ini, KPPHMRI berharap dapat terus berkontribusi dalam mencetak advokat muda yang berkualitas serta siap bersaing di era globalisasi.


Humas Rilis

Jumat, 08 November 2024

Sulkipani, sang Wakil Presiden KPPHMRI yang Berkomitmen Maju Bersama Dunia Hukum

 




aaa.com--Jakarta, 8 November 2024 – Sulkipani, Wakil Presiden Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI), adalah sosok yang dikenal dengan dedikasi dan komitmennya yang tinggi dalam memajukan dunia hukum di Indonesia. Lahir sebagai putra Batak, Sulkipani menggabungkan semangat juang yang kuat dengan nilai-nilai budaya Batak yang menjadikan kepemimpinannya di KPPHMRI semakin khas dan penuh inspirasi.

Sulkipani memulai perjalanan akademiknya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG), di mana ia tidak hanya menonjol dalam prestasi akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi mahasiswa. Keinginan untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam dunia hukum membawanya melanjutkan studi pascasarjana di Harvard University. Di sana, ia memperdalam keahlian dalam hukum internasional dan pengembangan kebijakan hukum yang berkelanjutan. Pendidikan di Harvard menjadi tonggak penting dalam perjalanan kariernya, memberikan landasan kuat untuk berkiprah dalam kancah hukum global.

Pertemuan Sulkipani dengan Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI) adalah sebuah pertemuan yang ditakdirkan oleh kehendak Sang Esa. Ia bertemu dengan dewan pendiri KPPHMRI yang saat itu tengah menempuh pendidikan di University of Western Australia (UWA), Australia. Perjumpaan tersebut tidak hanya menjadi awal dari perjalanan panjang Sulkipani dalam organisasi, tetapi juga memberi dampak besar bagi perkembangan KPPHMRI di masa depan. Dewan pendiri KPPHMRI melihat potensi besar dalam diri Sulkipani, yang kemudian diberikan kesempatan untuk bergabung dan berperan dalam memimpin organisasi ini menuju visi yang lebih besar.

Sebagai pemimpin yang berfokus pada pengembangan kapasitas anggota, Sulkipani tidak hanya berperan aktif dalam penguatan kompetensi hukum di dalam negeri, tetapi juga berupaya untuk memperluas jejaring KPPHMRI secara global. Ia berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional guna memberikan perspektif yang lebih luas dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Dengan pengalaman yang luas di dunia hukum, Sulkipani dikenal memiliki kemampuan strategi yang cerdas dalam merancang solusi hukum yang inovatif. Kepemimpinannya yang penuh wawasan menjadikannya sosok yang dihormati dan terpercaya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini tercermin dalam visi dan misi KPPHMRI yang kini semakin berkembang sebagai lembaga yang berpengaruh dalam dunia hukum, serta terus beradaptasi dengan perkembangan hukum global.

"Saya percaya bahwa tantangan hukum yang semakin kompleks di dunia saat ini membutuhkan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif. KPPHMRI siap menjadi bagian dari solusi tersebut, baik di tingkat nasional maupun internasional," ujar Sulkipani dalam kesempatan wawancara.

Di bawah kepemimpinannya, KPPHMRI terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif terhadap sistem peradilan Indonesia, memperjuangkan keadilan, serta membentuk pengacara dan penasihat hukum yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas tinggi.

Sulkipani merupakan teladan bagi generasi muda pengacara di Indonesia, yang senantiasa mendorong semangat kolaborasi dan inovasi untuk menjawab tantangan hukum masa depan. Dengan kepemimpinan yang penuh visi, ia memastikan KPPHMRI tetap menjadi lembaga yang relevan dan berpengaruh dalam perkembangan hukum di Indonesia dan dunia.

Kontak Media:Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI)|Email:dpnkpphmri@gmail.com|Website: www.kpphmri.my.id

Sulkipani, sang Wakil Presiden KPPHMRI yang Berkomitmen Maju Bersama Dunia Hukum




aaa.com--Jakarta, 8 November 2024 – Sulkipani, Wakil Presiden Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI), adalah sosok yang dikenal dengan dedikasi dan komitmennya yang tinggi dalam memajukan dunia hukum di Indonesia. Lahir sebagai putra Batak, Sulkipani menggabungkan semangat juang yang kuat dengan nilai-nilai budaya Batak yang menjadikan kepemimpinannya di KPPHMRI semakin khas dan penuh inspirasi.

Sulkipani memulai perjalanan akademiknya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG), di mana ia tidak hanya menonjol dalam prestasi akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi mahasiswa. Keinginan untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam dunia hukum membawanya melanjutkan studi pascasarjana di Harvard University. Di sana, ia memperdalam keahlian dalam hukum internasional dan pengembangan kebijakan hukum yang berkelanjutan. Pendidikan di Harvard menjadi tonggak penting dalam perjalanan kariernya, memberikan landasan kuat untuk berkiprah dalam kancah hukum global.

Pertemuan Sulkipani dengan Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI) adalah sebuah pertemuan yang ditakdirkan oleh kehendak Sang Esa. Ia bertemu dengan dewan pendiri KPPHMRI yang saat itu tengah menempuh pendidikan di University of Western Australia (UWA), Australia. Perjumpaan tersebut tidak hanya menjadi awal dari perjalanan panjang Sulkipani dalam organisasi, tetapi juga memberi dampak besar bagi perkembangan KPPHMRI di masa depan. Dewan pendiri KPPHMRI melihat potensi besar dalam diri Sulkipani, yang kemudian diberikan kesempatan untuk bergabung dan berperan dalam memimpin organisasi ini menuju visi yang lebih besar.

Sebagai pemimpin yang berfokus pada pengembangan kapasitas anggota, Sulkipani tidak hanya berperan aktif dalam penguatan kompetensi hukum di dalam negeri, tetapi juga berupaya untuk memperluas jejaring KPPHMRI secara global. Ia berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional guna memberikan perspektif yang lebih luas dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Dengan pengalaman yang luas di dunia hukum, Sulkipani dikenal memiliki kemampuan strategi yang cerdas dalam merancang solusi hukum yang inovatif. Kepemimpinannya yang penuh wawasan menjadikannya sosok yang dihormati dan terpercaya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini tercermin dalam visi dan misi KPPHMRI yang kini semakin berkembang sebagai lembaga yang berpengaruh dalam dunia hukum, serta terus beradaptasi dengan perkembangan hukum global.

"Saya percaya bahwa tantangan hukum yang semakin kompleks di dunia saat ini membutuhkan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif. KPPHMRI siap menjadi bagian dari solusi tersebut, baik di tingkat nasional maupun internasional," ujar Sulkipani dalam kesempatan wawancara.

Di bawah kepemimpinannya, KPPHMRI terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif terhadap sistem peradilan Indonesia, memperjuangkan keadilan, serta membentuk pengacara dan penasihat hukum yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas tinggi.

Sulkipani merupakan teladan bagi generasi muda pengacara di Indonesia, yang senantiasa mendorong semangat kolaborasi dan inovasi untuk menjawab tantangan hukum masa depan. Dengan kepemimpinan yang penuh visi, ia memastikan KPPHMRI tetap menjadi lembaga yang relevan dan berpengaruh dalam perkembangan hukum di Indonesia dan dunia.

Kontak Media:Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI)|Email:dpnkpphmri@gmail.com|Website: www.kpphmri.my.id


Radar Satu Trending